Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by Tim IT PA Muara Enim on 06 February 2021. Hits: 4381

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN ORGANISASI
1	PERMA 1 2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI	LIHAT
2	PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI	LIHAT
3	Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung	LIHAT
4	Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung	LIHAT
5	Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	LIHAT
6	Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	LIHAT
7	Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	LIHAT
8	Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	LIHAT
9	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah	LIHAT
2	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	LIHAT
3	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014	LIHAT
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)	LIHAT
5	Undang-undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
7	Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	LIHAT
2	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda	LIHAT
3	KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama	LIHAT
4	KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama	LIHAT
5	Surat Sekma Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Izin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama	LIHAT
6	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
7	Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	LIHAT
8	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun	LIHAT
9	Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
10	SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan	LIHAT
11	Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS	LIHAT
12	PERSEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MA RI	LIHAT
13	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	LIHAT
14	PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
15	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	LIHAT
16	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	LIHAT
17	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
18	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
19	Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
20	Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
21	Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
22	Peraturan Pemerintah RI No.05 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
23	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
24	Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
25	Undang-undang RI No.08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	LIHAT
26	Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
27	Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
28	Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT
29	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
30	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
31	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	PMK 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2021	LIHAT
2	PMK 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	LIHAT
3	PMK 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019	LIHAT
4	PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	LIHAT
5	PMK 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	LIHAT
6	PMK 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL	LIHAT
7	PERSEKMA Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI	LIHAT
8	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai.	LIHAT
9	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	LIHAT
10	Peraturan Menteri Keuangan RI NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH	LIHAT
11	Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja	LIHAT
12	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	LIHAT
13	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM/ADMINISTRASI
1	Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung	LIHAT
2	KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI	LIHAT
3	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	LIHAT
4	Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	LIHAT
5	Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	LIHAT
6	SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan	LIHAT
7	Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014	LIHAT
8	SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	LIHAT
9	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
10	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan	LIHAT
11	PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/Daerah	LIHAT
12	PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara	LIHAT
13	PMK No. 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang	LIHAT
14	PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN	LIHAT
15	PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN	LIHAT
16	PMK Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN	LIHAT
17	PMK Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lain-lain	LIHAT
18	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
2	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	LIHAT
3	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
4	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	LIHAT
5	Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021	LIHAT
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	LIHAT
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	LIHAT
8	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
9	SK. Dirjen. Badilag. No.003.a-2015 ttg Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	LIHAT
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	LIHAT
3	Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024	LIHAT
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208_PMK.02_2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021	LIHAT
5	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024	LIHAT
6	Surat SekMA Nomor 1059/SEK/OT.01.1/5/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2022	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN
1	Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	LIHAT
2	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39) tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	LIHAT
3	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	LIHAT
4	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	LIHAT
5	Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	LIHAT
6	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 177 /Pmk.05/2015 Tentang Pedoman	LIHAT
7	Surat Dirjen Badilag Nomor 2256-DjA-HM.00-7-2021 Pengiriman data Laporan Bulanan dan Triwulanan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker	LIHAT

....................................................................................................................................................................................................