TATA CARA PELAKSANAAN BARANG/JASA
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021
RENCANA UMUM PENGADAAN
| URAIAN | AKSI |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2024 |  |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023 | |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2022 | |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2021 | |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2020 | |
| RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2019 | |
....................................................................................................................................................................................................
