Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by Tim IT PA Muara Enim on 06 February 2021. Hits: 3725

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN ORGANISASI
1	PERMA 1 2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI	LIHAT
2	PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI	LIHAT
3	Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung	LIHAT
4	Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung	LIHAT
5	Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	LIHAT
6	Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	LIHAT
7	Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	LIHAT
8	Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	LIHAT
9	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah	LIHAT
2	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	LIHAT
3	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014	LIHAT
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)	LIHAT
5	Undang-undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
7	Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	LIHAT
2	Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda	LIHAT
3	KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama	LIHAT
4	KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama	LIHAT
5	Surat Sekma Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama	LIHAT
6	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
7	Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	LIHAT
8	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun	LIHAT
9	Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
10	SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan	LIHAT
11	Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS	LIHAT
12	PERSEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MA RI	LIHAT
13	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	LIHAT
14	PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
15	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	LIHAT
16	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	LIHAT
17	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
18	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
19	Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
20	Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
21	Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
22	Peraturan Pemerintah RI No.05 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
23	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
24	Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
25	Undang-undang RI No.08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	LIHAT
26	Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
27	Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LIHAT
28	Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	LIHAT
29	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
30	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	LIHAT
31	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	LIHAT

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	PMK 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2021	LIHAT
2	PMK 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	LIHAT
3	PMK 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019	LIHAT
4	PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	LIHAT
5	PMK 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	LIHAT
6	PMK 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL	LIHAT
7	PERSEKMA Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI	LIHAT
8	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai.	LIHAT
9	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	LIHAT
10	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.	LIHAT
11	Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja	LIHAT
12	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	LIHAT
13	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	LIHAT

....................................................................................................................................................................................................

Flipbook

Hubungi Kami

Tautan Aplikasi

Tautan Web

Link PA Wilayah PTA Palembang

maps