PENGAWASAN OLEH TIM HATIWASDA PTA PALEMBANG DAN PEMBINAAN ZI
SERTA PELAKSANAN KEGIATAN ESQ.
SSelasa, 25 februari 2025.
Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Muara Enim, dilaksanakn kegiatan Ekspose dari Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Hatiwasda oleh TIM PTA Palembang di Pengadilan Agama Muara Enim. Tim Hatiwasda yang datang ke PA Muara Enim yaitu :
Bapak Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. Hakim Tinggi PTA Palembang
Bapak Imron Rusadi, S.H. Panitera pengganti PTA Palembang
dan Bapak Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua PA Muara Enim YM. Bapak Amrin Salim, S.Ag., M.H. Beliau mengucapkan terimakasih atas kedatangan TIM pengawas dari PTA Palembang untuk melaksanakan pengawasan. Beliau berharap dari Pengawasan ini dapat menjadikan PA Muara Enim menjadi lebih baik lagi. Beliau kemudian mengatakan PA Muara Enim akan segera menindaklanjuti hasil dari evaluasi yang telah dilakukan oleh Pengawas.
Kemudian dilanjutkan dengan ekspose hasil pengawasan, Bapak Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. menyampaikan kepada semua aparatur PA Muara Enim bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik dan rapi di PA Muara Enim, ditambah juga oleh Bapak Imron Rusadi, S.H. bahwa beliau pengawasan di PA Muara Enim ini sudah sangat sering, sehingga beliau tahu betul bahwa PA Muara Enim ini sudah baik. DI akhir, Bapak Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. mengucapakan terimakasih atas kerjasama dalam kegiatan Pengawasan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. beliau juga berharap PA Muara Enim akan selalu menjadi lebih baik lagi. kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen. kemudian foto bersama.
Bertempat di ruang media center dan kemudian dilanjutkan di ruang sidang utama, dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Zona Integritas (ZI) oleh wakil ketua PTA Palembang YM Bapak Dr. Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh aparatur PA Muara Enim.
Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Ketua PA Muara Enim YM. Bapak Amrin Salim, S.Ag., M.A. kemudian langsung dilanjutkan oleh YM Bapak Dr. Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. beliau langsung menjelaskan mengenai Zona Integritas, apa saja yang harus dipersiapkan. Beliau juga menyampaikan terkait survey yang harus selalu dilaksanakan dengan hasil yaitu IPAK, IPKP dan juga SKM. Beliau kemudian memberikan motivasi kepada aparatur PA Muara Enim agar dapat membangun jiwa Integritas, beliau mengatakan bahwa Integritas dimulai dari hal hal yang kecil juga, seperti disiplin kerja, kemudian akan merambah memberikan Pelayanan yang baik untuk Para Pencari Keadilan.
Kemudian, kegiatan berlanjut di siang harinya, Bertempat di Ruang sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim, dilaksanakan kegiatan ESQ yang di bawakan oleh wakil ketua PTA Palembang YM bapak Mohamad Jumhari, S.H., M.H. dan Tim ESQ. Pelaksanaan yang di bawakan bapak Jumhari begitu khidmat dan tenang. Tak lupa kegiatan tersebut juga di selingi games yang sangat seru. Kami keluarga besar PA Muara Enim sangat bersyukur sekali sudah diberikan materi mengenai ESQ ini, kami berharap setelah adanya materi ESQ ini dapat membangun Jiwa Integritas yang lebih tinggi, untuk bersama mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim meraih WBK.
Terimakasih kami ucapkan kepada YM bapak Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. atas kesempatannya memberikan bimbingan ESQ dinPA Muara Enim untuk mewujudkan PA Muara Enim menuju WBK.
Salam 1 6 5.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
