KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM MELANTIK
HAKIM DAN JUGA PANITERA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
senin, 30 Juni 2025.
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, YM. Bapak Arif Irhami, S.H.I., M.Sy., secara resmi melantik dua orang Hakim dan juga satu orang Panitera Pengganti dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim kelas IB.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu bapak Ari Ferdinansyah, S.H. dan bapak Wildi Raihanda, Lc. sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, serta bapak Ade Mashuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim. Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kinerja lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik, serta menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Beliau berharap agar para pejabat yang baru segera beradaptasi dan turut serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Muara Enim. Momentum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan kinerja peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Keluarga besar Pengadilan Agama Muara Enim mengucapkan selamat kepada para Hakim dan PP yang telah dilantik, semoga Sukses selalu dan amanah dalam menjalankan tugas. Aamiin.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
