PA-MUARAENIM.GO.ID - Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi berbasis video conference, seperti Zoom. Jenis aplikasi tersebut digunakan sebagai media untuk berkoordinasi dari jarak jauh. Pasalnya, aplikasi ini dapat menjadi sarana tatap muka untuk berbagai keperluan, seperti meeting antar rekan kerja dan pembelajaran siswa sekolah. Bahkan Presiden Joko Widodo pun juga mengoptimalkan media video conference ini untuk melakukan koordinasi dengan para pejabat pemerintah lainnya.

Seperti halnya yang dilakukan pada Selasa (21/4/2020) tadi siang, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., menggelar rapat dengan para hakim dan sejumlah pejabat melalui video conference. Rapat Koordinasi dalam konferensi video tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Sesuai arahan, sehari sebelum digelarnya rapat virtual, Ketua PA Muara Enim meminta agar dilaksanakan rapat koordinasi pada 21 Maret 2020, namun pelaksanaannya dilakukan secara konferensi video. Ini menurutnya sesuai arahan pemerintah agar melakukan Social Distancing dan Physical Distancing untuk mencegah penyebaran virus.

Baca Juga :
Corona Virus (Covid-19)

Tidak hanya demikian ia beralasan, terlebih menurutnya lagi bahwa hal yang disampaikannya itu merupakan kebijakan pimpinan kita di Mahkamah Agung, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Dalam SEMA 1/2020 itu, menurutnya disebutkan dengan jelas mengenai hal ini, yakni Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik, katanya menyebutkan ketentuan yang terdapat pada poin 1 huruf q aturan tersebut.

“Rapat virtual ini saya wajibkan bagi aparatur yang hadir di kantor maupun aparatur yang sedang melaksanakan WFH (Work From Home). Bagi aparatur yang hadir dikantor, teknis pelaksanaannya yaitu melakukan join meeting group menggunakan aplikasi Jitsi Meet dari ruang kerjanya masing-masing. Sedangkan bagi yang sedang melaksanakan WFH, maka cukup mengikuti dari tempatnya masing-masing berada. Meskipun rakor ini dilakukan secara virtual, tetapi mekanisme rakor tetap sesuai SOP yang berlaku," ujar Ketua PA Muara Enim dari ruang kerjanya, sesaat usai memimpin rapat virtual di Pengadilan Agama Muara Enim.

Selanjutnya, diminta memberi tanggapan atas pelaksanaan rakor secara virtual yang usai saja dilaksanakannya itu, Ketua PA Muara Enim berkomentar, bahwa ia akan menetapkan agar pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan selalu dilakukan seperti ini, selama dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Negara Indonesia saat ini.

| Humas Pengadilan Agama Muara Enim