PA-MUARAENIM.GO.ID - Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB resmi dicanangkan sebagai Zona Integritas. Pencanangan itu dideklarasikan secara terbuka oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB, Kamis (6/11/2019), dihadapan seluruh pegawai dan disaksikan oleh Bupati Muara Enim, Kapolres Muara Enim, Kajari Muara Enim, Ketua PN Muara Enim, Ketua PWI Muara Enim dan Advokat.

Deklarasi (pernyataan) merupakan starting points yang wajib dilaksanakan. Tahap ini mesti dipenuhi setiap intansi manakala hendak membangun Zona Integritas diwilayahnya. Dan dengan dicanangkannya hal tersebut berarti Pengadilan Agama Muara Enim telah siap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H., diawal menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh undangan, yang bersedia menjadi saksi dalam pencanangan ini.

Baca Juga :
Mencermati E-Litigasi Pada Acara Puncak Perayaan HUT MA ke-74 yang Siar Secara Live Streaming

“Saya mengajak seluruh pegawai PA Muara Enim, untuk berkomitmen bersama menjaga integritas WBK dan WBBM ini. Jangan sampai, sudah kita canangkan bersama, ternyata ada yang melanggarnya,” tutur Ketua Pengadilan Agama Muara Enim mengingatkan, saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.

Sejalan dengan itu, untuk mendukung pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Agama Muara Enim ditunjang dengan sembilan aplikasi teranyar Ditjen Badilag. Kesembilan aplikasi tersebut, sebagaian besarnya dipergunakan untuk memacu pelayanan terhadap masyarakat pengguna layanan dan produk Pengadilan Agama.

Sembilan aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi E-Keuangan merupakan aplikasi sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku register keuangan perkara dan sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

E-Register merupakan aplikasi sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja, dan sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin.

PNBP merupakan aplikasi untuk mengukur kinerja kasir dan bendahara penerimaan, serta sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan.

E-Eksaminasi merupakan aplikasi untuk meningkatkan professional hakim, baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara. Dan sekaligus sebagai bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hokum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Basis Data Terpadu Kemiskinan merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah, hanya dengan menggunakan NIK yang dimilikinya.

Sistem Command Center (Telekonferensi) merupakan aplikasi video conference yang dapat digunakan untuk keperluan mediasi dan pemeriksaan saksi dari jarak jauh. Serta juga dapat digunakan sebagai sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis Pengadilan Agama.

Informasi Produk Pengadilan merupakan aplikasi yang memberikan informasi terkait proses perkara kepada para pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

Notifikasi Perkara merupakan aplikasi yang bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu), dimana aplikasi dapat menginformasikan kepada para pihak terkait status perkaranya meliputi (tanggal pendaftaran dan putus serta bht), jadwal sidang, keuangan perkara, dan penerbitan akta cerai.

Antrian Sidang merupakan aplikasi yang menyediakan pendaftaran antrian sidang secara online dan dapat memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan keperluannya.

Selain Sembilan aplikasi itu, Pengadilan Agama Muara Enim juga akan mengimplementasikan sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi), dimana hal ini merupakan redesain Praktek Peradilan Indonesia. Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” jelas Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, diakhir sambutannya.

Acara yang semestinya dihadiri Bupati Muara Enim ini, dapat dihadiri Sekda Pemkab Muara Enim. Dalam sambutannya ia mengatakan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Muara Enim merupakan awal yang baik untuk memperbaiki mutu pelayanan, wujudnya memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Di Pemda Muara Enim sendiri, ia mencontohkan, sejak beberapa tahun terakhir, sudah ada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas/Instansi menjadi sasaran dalam pembangunan Zona Integritas, seperti Rumah Sakit Rabain dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Mengawali Zona Integritas memang tidak mudah, sebab sejak ini dicanangkan sejak itu pula harus merubah mindset, agar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut dapat benar-benar terwujud.

"Selamat, semoga dengan Zona Integritas Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB bisa memberikan pelayanannya dengan prima," ucap Sekda.

| Humas Pengadilan Agama Muara Enim