Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sudah Lakukan Evaluasi PMPZI Pada PA Muara Enim

Berita Utama
Typography

PA-MUARAENIM.GO.ID – Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Nugroho Setiadji, melalui suratnya Nomor 15/BP/SK/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 menungaskan timnya untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) di Muara Enim.

Tim evaluasi yang akan melakukan Penilaian Mandiri terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) ini, diketuai oleh Taufiq Hamami, yang merupakan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kemudian Samsul Bahri, yang juga merupakan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai anggota. Selanjutnya Iva Fairouz Afrinadya, Kasubag Umum Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai sekretaris. Dan Bram Budi Nurcahyo, Arsiparis Pertama pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai pemeriksa.

Taufiq Hamami menghimbau, selama dilaksanakannya evaluasi nanti, seluruh personil dalam tim kerja pembangunan ZI hendaknya dapat bekerjasama dengan baik,  terhadapnya. Disamping itu, diantara personil yang telah dibentuk tersebut, harus saling berkoordinasi dan menguatkan.

Baca Juga :
Pengadilan Agama Muara Enim Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Sesuai jadwal, tim evaluasi akan berada di Muara Enim selama lima hari, sejak 16 Maret 2020 hingga 20 Maret 2020. Ia berharap, lima hari yang diberikan tersebut dapat mencukupi waktu baginya untuk menyelesaikan tugasnya melakukan evaluasi PMPZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkan hasil PMPZI.

Ketua Tim Evaluasi PMPZI, Taufiq Hamami menyampaikan, bahwa evaluasi yang dilaksanakannya ini sepenuhnya akan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan juga mepmperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Menurutnya, pada tahun 2020 Badan Pengawasan telah menerima usulan Ditjen Badan Peradilan Agama sebanyak 233 satuan kerja. Usulan ini mencakup 13 Pengadilan Tingkat Banding dan 220 Pengadilan Tingkat Pertama. Dari 220 satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim termasuk salah satunya, yang akan dinilai Pembangunan Zona Integritas-nya.

Dari evaluasi tersebut, berdasarkan hasil telusur dokumen yang ada, nilai Pembangunan ZI pada Pengadilan Agama Muara Enim mencapai nilai 76,37%. Nilai tersebut dikalkulasi dari 40,17% nilai Komponen Proses dan 36,2% nilai Komponen Hasil.

Hal ini telah dituangkan dalam Dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi PMPZI, yang ditanda tangani tim evaluasi pada hari Kamis, 19 Maret 2020, di Muara Enim. Dengan diserahkannya Dokumen Berita Acara Evaluasi tersebut, Ketua Tim Evaluasi PMPZI, Taufiq Hamami meminta Ketua Tim Pembangunan ZI Pengadilan Agama Muara Enim, melalui Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, hingga 23 Maret 2020 mendatang, ungkapnya pada ceremonial penyerahan Dokumen Berita Acara Evaluasi PMPZI pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Menyambut hal itu, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menuturkan akan menyikapinya dengan segera mungkin, sebelum batas waktu yang diberikan berakhir. kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki pengisian pada aplikasi PMPZI, agar setelah updating nanti Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menjadi lebih baik dan eviden-eviden pun sesuai dengan KMA 58 Tahun 2019, pungkasnya.

| Humas Pengadilan Agama Muara Enim